Jatinangor, sitaberita.com – Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Dan kita jabarkan bersama di forum ini. Nanti kita lihat masing-masing kekuatan daerah dan potensi yang ada. Saya yakin hampir seluruh kabupaten ini basisnya pertanian,” jelasnya dalam forum yang diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia tersebut.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan bisnis yang tidak pernah mati sepanjang manusia masih membutuhkan pangan. Karena itu, pemerintah fokus mempercepat target swasembada pangan nasional yang sebelumnya dirancang dalam empat tahun, namun kini dipercepat menjadi tahun ini.
“Karena Bapak Presiden ada kalimat kayak Proklamasi itu, dalam waktu sesingkat-singkatnya terwujud swasembada pangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, terdapat empat program utama pemerintah yang berkaitan erat dengan sektor pertanian, yakni swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi berbasis biofuel, dan hilirisasi produk pertanian. Upaya ini didukung dengan berbagai kebijakan lintas kementerian, termasuk regulasi berupa Instruksi Presiden.
Hasilnya, sektor pertanian menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, ekspor, maupun Nilai Tukar Petani (NTP). Selain itu, produksi beras nasional juga meningkat bahkan surplus, sehingga tidak ada impor beras pada tahun ini.
“Produsen beras terbesar nasional masih Jawa Timur, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah,” paparnya.
Selain beras, komoditas jagung juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan produksi sebesar 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Jawa Timur menjadi produsen jagung terbesar, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Ia juga menyoroti kebijakan baru pemerintah terkait subsidi pupuk yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025. Dalam kebijakan tersebut, harga pupuk subsidi turun 10 persen tanpa menambah beban APBN. Selain itu, terdapat penyederhanaan mekanisme distribusi dari sebelumnya menggunakan kartu tani menjadi cukup dengan KTP. Namun, ia meminta pemerintah daerah mengawasi penyalurannya agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jadi sekarang petani menikmati subsidi pupuk. Mohon disosialisasikan ini. Jarang harga turun kecuali era sekarang ini,” jelasnya.
Sumber: Puspen Kemendagri.
(*/Red/LK).
Komentar